TIGA daerah otonomi baru (DOB), masing-masing Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat, hari ini (28/9) serentak menggelar pemilihan kepala daerah. Namun, tidak semua calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) bisa menggunakan hak suaranya.
Di Mesuji, dari lima pasangan yaitu Arif Budiman-Yedi Supriyatna, Bukhori Somad-Paidi, Khamamik-Ismail Ishak, Suprapto-Daryanto Dahril, dan Iskandar Maliki-Agus Setio, hanya dua calon yang punya hak suara yakni cabup Arif Budiman dan cawabup Agus Setio. Sedangkan cabup-cawabup lain tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) karena tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di Mesuji.
Pada pemungutan suara, Arif Budiman akan mencoblos di TPS 5 RK 6 Kampung Kebundalam, Kecamatan Wayserdang. Sedangkan Agus Setio memberikan hak suaranya di TPS 5 Kampung Kejadian, Kecamatan Wayserdang. ’’Saya akan berangkat ke TPS sekitar pukul 08.00 WIB,’’ kata cabup dari jalur independen ini kemarin.
Sementara, cabup-cawabup Mesuji lainnya mengaku tak bisa mencoblos karena tidak memiliki KTP Mesuji. ’’Saya tidak nyoblos karena KTP masih di Unit II, Tulangbawang,’’ ujar Khamamik, cabup nomor urut tiga yang berpasangan dengan Ismail Ishak.
Pernyataan senada dilontarkan pasangan Suprapto-Daryanto (PraDa). Mereka mengaku masih menggunakan KTP Bandarlampung. ’’Kami tidak mencoblos. Tetapi tetap memantau pemungutan suara besok (hari ini, Red),’’ kata Suprapto.
Sementara Iskandar Maliki menyatakan sempat memiliki KTP Mesuji, namun tidak diperpanjang. ’’KTP saya sudah habis masa berlakunya sehingga tak bisa nyoblos,’’ tuturnya.
Di bagian lain, pasangan Bukhori-Paidi (BePe) mengaku tidak menggunakan hak suaranya. ’’Namun, kami berada di TPS Wiralaga untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara,’’ ujar Bukhori, calon nomor urut dua ini.
Terpisah, Ketua Pokja Pencalonan KPU Mesuji Novi Ramadhona menjelaskan, hak suara pasangan calon bisa dimanfaatkan jika mereka memiliki identitas di Mesuji. ’’Dari data yang kami miliki, cuma Arif Budiman dan Agus Setio yang bisa ikut nyoblos di TPS,’’ paparnya.
Sedangkan di Pringsewu, dari lima pasangan masing-masing Abdullah Fadri Auli-Tri Prawoto, Ririn Kuswantari-Subhan Efendi, Sujadi Saddat-Handitya Narapati S.Z.P., Untung Subroto-Purwantoro, dan Sinung Gatot Wiryono-Mat Alfi Asha, hanya empat calon yang menyalurkan suaranya.
Mereka adalah cawabup Tri Prawoto, cabup-cawabup Sinung-Mat Alfi, serta cabup Sujadi.
Sementara calon bupati dan wakil bupati lainnya tak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP Pringsewu sehingga tak masuk dalam DPT.
Rencananya, Tri Prawoto mencoblos di TPS 12 Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu. Sementara Sinung di TPS 7 Gadingrejo dan Mat Alfi di TPS 5 Pringsewu Utara. Kemudian Sujadi mencoblos di TPS 1 Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran.
Ketua KPU Pringsewu Warsito, S.T. membenarkan bila hanya empat calon yang terdata dalam DPT dan akan mencoblos di TPS lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. ’’Untuk calon-calon lainnya tidak masuk DPT dan DPS, sehingga tak bisa melakukan pencoblosan di TPS-TPS di Pringsewu,’’ ungkapnya kemarin.
Terpisah, dosen FISIP Unila Syafarudin, M.A. memperkirakan warga yang tidak memilih atau golput di Pringsewu, Tuba Barat, dan Mesuji berada di kisaran 30 persen. Pilkada tiga DOB juga diprediksi diwarnai hasil quick count.
Syafarudin menuturkan, angka golput memang di kisaran 30-40 persen. Untuk daerah perkotaan, angka prediksi golput berada di kisaran 40 persen. ’’Golput ini artinya bisa macam-macam. Seperti ada masalah administrasi atau karena alasan politis hingga bingung menentukan siapa,’’ ungkapnya.
Untuk tiga DOB tersebut, Syafarudin menilai masih ada antusiasme masyarakatnya ikut pilkada. ’’Antusiasme ini konteksnya dengan perubahan,’’ katanya.
Lebih lanjut dia menilai masa usai pencoblosan merupakan tahapan yang rawan. Artinya, saat itulah kondisi bisa saling memanas, terutama di level tempat pemungutan suara (TPS). Dijelaskan Syafarudin, proses pilkada tiga DOB juga nantinya dibayangi hasil perhitungan cepat. Baik dari organisasi independen, pemerintah, partai, hingga yang dilakukan oleh pasangan pilkada tertentu.
Syafarudin menambahkan, jika memang quick count dilakukan oleh lembaga tunggal yang bertanggung jawab, maka fungsinya bisa menjadi alat kontrol bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun ketika quick count tidak dilakukan oleh satu lembaga tunggal, imbuh dia, hasilnya bisa jadi alat pembenar bagi hasil KPU. Persoalan hasil survei yang dikeluarkan institusi survei memang belum diatur secara rigid.
Tetapi, Syafarudin melihat jika lembaga survei mengumumkan hasil surveinya, maka lembaga tersebut juga harus transparan menjelaskan pembiayaan surveinya. ’’Kemudian metode yang digunakan. Dan apakah mereka melakukan rechecking terhadap hasil surveinya,’’ tukas dia. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih secara jeli mencermati hasil survei yang dikeluarkan lembaga dimaksud.
Terpisah, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengimbau masyarakat di tiga DOB benar-benar memanfaatkan hak pilihnya. Pasalnya, lanjut dia, pemungutan suara tersebut dilakukan untuk memilih pemimpin yang akan membangun tiga DOB selama lima tahun ke depan.
Di tiga DOB tersebut, jelas mantan deputi operasional Polri ini, telah diliburkan pada hari pemungutan suara. Dan dia pun meminta masyarakat menjaga ketertiban serta keamanan.
Terpisah, Kapolda Lampung Brigjen Pol. Sulistyo Ishak kemarin juga telah meninjau kesiapan pilkada di Tuba Barat dan Mesuji. Berdasarkan hasil pengamatannya, petugas relatif mantap di dua tempat tersebut. ’’Dan diharapkan pada hari H berjalan lancar, tertib, dan aman,’’ katanya di aula Kementerian Agama Lampung kemarin.
Penempatan personel di TPS, lanjut Sulistyo, tetap memakai dua pola. Yakni pola 1-4-8 dan pola 1-2-4. Pola 1-4-8, jelasnya, adalah pola menempatkan satu polisi di 4 TPS dengan dibantu 8 petugas linmas. Sementara pola 1-2-4 adalah pola di mana 1 polisi meng-cover 2 TPS dengan dibantu 4 linmas. ’’Tetapi itu didukung unit-unit patroli. Jadi tak hanya PAM di TPS. Namun unit bergerak tertutup dan terbuka memantau pelaksanaan,’’ pungkasnya.
Logistik Rusak
Terpisah, akibat musibah kebakaran di Kampung Gunungkatun Tanjungan, Kecamatan Tulangbawang Udik, Tuba Barat, Senin (26/9) lalu, logistik pemungutan suara yang disimpan di rumah Abdullah rusak dan sebagian ludes.
Pokja Logistik dan Aparatur KPU Tuba Barat Ansori mengatakan, keluarga Abdullah yang juga ketua panitia pemungutan suara (PPS) lebih mementingkan menyelamatkan logistik tersebut ketimbang barang-barang miliknya yang berada di dalam rumah.
’’Saat kebakaran terjadi, logistik pemungutan suara yang diprioritaskan keluarga Abdullah untuk diselamatkan. Karena dia mengatakan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pilkada di kabupaten ini. Lantaran dia pun telah menandatangani berita acara penyerahan logistik tersebut,’’ terang Ansori kemarin (27/9).
Dilanjutkan, komisioner KPU telah turun langsung ke lokasi kebakaran untuk melakukan pengecekan terhadap logistik yang ada di kampung tersebut.
Hasilnya, untuk TPS 1 surat suara hilang/rusak sebanyak 22 surat, yang diduga terbakar. Serta 12 segel dan 6 bilik suara yang hilang/terbakar ditambah seragam PPS dan 13 lembar salinan DPT dan 3 buku panduan peraturan perundang-undangan juga turut terbakar.
’’Untuk surat suara tidak ada penambahan. Jika ada TPS yang kekurangan, akan diambilkan dari TPS lain. Karena diasumsikan dari jumlah DPT di setiap TPS ada yang tidak memilih,’’ ujarnya.
Sementara untuk bilik suara, segel, dan seragam PPS, pihak KPU Tuba Barat telah melengkapinya kembali. Ansori menambahkan, masalah yang terjadi di Kampung Gunungkatun Tanjungan tersebut tidak mengganggu jalannya pilkada yang akan berlangsung hari ini (28/9) karena semuanya telah dapat diatasi.
Terkait musibah yang menimpa keluarga Abdullah yang juga sebagai ketua PPS, KPU sudah memberikan santunan untuk meringankan beban keluarganya senilai Rp5 juta.
’’Kami turut prihatin. Semoga keluarga Abdullah tegar dan sabar dengan musibah yang menimpa, dan semoga Allah mengganti lebih dari yang telah ludes terbakar,’’ tuturnya. (RL)
Di Mesuji, dari lima pasangan yaitu Arif Budiman-Yedi Supriyatna, Bukhori Somad-Paidi, Khamamik-Ismail Ishak, Suprapto-Daryanto Dahril, dan Iskandar Maliki-Agus Setio, hanya dua calon yang punya hak suara yakni cabup Arif Budiman dan cawabup Agus Setio. Sedangkan cabup-cawabup lain tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) karena tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di Mesuji.
Pada pemungutan suara, Arif Budiman akan mencoblos di TPS 5 RK 6 Kampung Kebundalam, Kecamatan Wayserdang. Sedangkan Agus Setio memberikan hak suaranya di TPS 5 Kampung Kejadian, Kecamatan Wayserdang. ’’Saya akan berangkat ke TPS sekitar pukul 08.00 WIB,’’ kata cabup dari jalur independen ini kemarin.
Sementara, cabup-cawabup Mesuji lainnya mengaku tak bisa mencoblos karena tidak memiliki KTP Mesuji. ’’Saya tidak nyoblos karena KTP masih di Unit II, Tulangbawang,’’ ujar Khamamik, cabup nomor urut tiga yang berpasangan dengan Ismail Ishak.
Pernyataan senada dilontarkan pasangan Suprapto-Daryanto (PraDa). Mereka mengaku masih menggunakan KTP Bandarlampung. ’’Kami tidak mencoblos. Tetapi tetap memantau pemungutan suara besok (hari ini, Red),’’ kata Suprapto.
Sementara Iskandar Maliki menyatakan sempat memiliki KTP Mesuji, namun tidak diperpanjang. ’’KTP saya sudah habis masa berlakunya sehingga tak bisa nyoblos,’’ tuturnya.
Di bagian lain, pasangan Bukhori-Paidi (BePe) mengaku tidak menggunakan hak suaranya. ’’Namun, kami berada di TPS Wiralaga untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara,’’ ujar Bukhori, calon nomor urut dua ini.
Terpisah, Ketua Pokja Pencalonan KPU Mesuji Novi Ramadhona menjelaskan, hak suara pasangan calon bisa dimanfaatkan jika mereka memiliki identitas di Mesuji. ’’Dari data yang kami miliki, cuma Arif Budiman dan Agus Setio yang bisa ikut nyoblos di TPS,’’ paparnya.
Sedangkan di Pringsewu, dari lima pasangan masing-masing Abdullah Fadri Auli-Tri Prawoto, Ririn Kuswantari-Subhan Efendi, Sujadi Saddat-Handitya Narapati S.Z.P., Untung Subroto-Purwantoro, dan Sinung Gatot Wiryono-Mat Alfi Asha, hanya empat calon yang menyalurkan suaranya.
Mereka adalah cawabup Tri Prawoto, cabup-cawabup Sinung-Mat Alfi, serta cabup Sujadi.
Sementara calon bupati dan wakil bupati lainnya tak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP Pringsewu sehingga tak masuk dalam DPT.
Rencananya, Tri Prawoto mencoblos di TPS 12 Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu. Sementara Sinung di TPS 7 Gadingrejo dan Mat Alfi di TPS 5 Pringsewu Utara. Kemudian Sujadi mencoblos di TPS 1 Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran.
Ketua KPU Pringsewu Warsito, S.T. membenarkan bila hanya empat calon yang terdata dalam DPT dan akan mencoblos di TPS lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. ’’Untuk calon-calon lainnya tidak masuk DPT dan DPS, sehingga tak bisa melakukan pencoblosan di TPS-TPS di Pringsewu,’’ ungkapnya kemarin.
Terpisah, dosen FISIP Unila Syafarudin, M.A. memperkirakan warga yang tidak memilih atau golput di Pringsewu, Tuba Barat, dan Mesuji berada di kisaran 30 persen. Pilkada tiga DOB juga diprediksi diwarnai hasil quick count.
Syafarudin menuturkan, angka golput memang di kisaran 30-40 persen. Untuk daerah perkotaan, angka prediksi golput berada di kisaran 40 persen. ’’Golput ini artinya bisa macam-macam. Seperti ada masalah administrasi atau karena alasan politis hingga bingung menentukan siapa,’’ ungkapnya.
Untuk tiga DOB tersebut, Syafarudin menilai masih ada antusiasme masyarakatnya ikut pilkada. ’’Antusiasme ini konteksnya dengan perubahan,’’ katanya.
Lebih lanjut dia menilai masa usai pencoblosan merupakan tahapan yang rawan. Artinya, saat itulah kondisi bisa saling memanas, terutama di level tempat pemungutan suara (TPS). Dijelaskan Syafarudin, proses pilkada tiga DOB juga nantinya dibayangi hasil perhitungan cepat. Baik dari organisasi independen, pemerintah, partai, hingga yang dilakukan oleh pasangan pilkada tertentu.
Syafarudin menambahkan, jika memang quick count dilakukan oleh lembaga tunggal yang bertanggung jawab, maka fungsinya bisa menjadi alat kontrol bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun ketika quick count tidak dilakukan oleh satu lembaga tunggal, imbuh dia, hasilnya bisa jadi alat pembenar bagi hasil KPU. Persoalan hasil survei yang dikeluarkan institusi survei memang belum diatur secara rigid.
Tetapi, Syafarudin melihat jika lembaga survei mengumumkan hasil surveinya, maka lembaga tersebut juga harus transparan menjelaskan pembiayaan surveinya. ’’Kemudian metode yang digunakan. Dan apakah mereka melakukan rechecking terhadap hasil surveinya,’’ tukas dia. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih secara jeli mencermati hasil survei yang dikeluarkan lembaga dimaksud.
Terpisah, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengimbau masyarakat di tiga DOB benar-benar memanfaatkan hak pilihnya. Pasalnya, lanjut dia, pemungutan suara tersebut dilakukan untuk memilih pemimpin yang akan membangun tiga DOB selama lima tahun ke depan.
Di tiga DOB tersebut, jelas mantan deputi operasional Polri ini, telah diliburkan pada hari pemungutan suara. Dan dia pun meminta masyarakat menjaga ketertiban serta keamanan.
Terpisah, Kapolda Lampung Brigjen Pol. Sulistyo Ishak kemarin juga telah meninjau kesiapan pilkada di Tuba Barat dan Mesuji. Berdasarkan hasil pengamatannya, petugas relatif mantap di dua tempat tersebut. ’’Dan diharapkan pada hari H berjalan lancar, tertib, dan aman,’’ katanya di aula Kementerian Agama Lampung kemarin.
Penempatan personel di TPS, lanjut Sulistyo, tetap memakai dua pola. Yakni pola 1-4-8 dan pola 1-2-4. Pola 1-4-8, jelasnya, adalah pola menempatkan satu polisi di 4 TPS dengan dibantu 8 petugas linmas. Sementara pola 1-2-4 adalah pola di mana 1 polisi meng-cover 2 TPS dengan dibantu 4 linmas. ’’Tetapi itu didukung unit-unit patroli. Jadi tak hanya PAM di TPS. Namun unit bergerak tertutup dan terbuka memantau pelaksanaan,’’ pungkasnya.
Logistik Rusak
Terpisah, akibat musibah kebakaran di Kampung Gunungkatun Tanjungan, Kecamatan Tulangbawang Udik, Tuba Barat, Senin (26/9) lalu, logistik pemungutan suara yang disimpan di rumah Abdullah rusak dan sebagian ludes.
Pokja Logistik dan Aparatur KPU Tuba Barat Ansori mengatakan, keluarga Abdullah yang juga ketua panitia pemungutan suara (PPS) lebih mementingkan menyelamatkan logistik tersebut ketimbang barang-barang miliknya yang berada di dalam rumah.
’’Saat kebakaran terjadi, logistik pemungutan suara yang diprioritaskan keluarga Abdullah untuk diselamatkan. Karena dia mengatakan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pilkada di kabupaten ini. Lantaran dia pun telah menandatangani berita acara penyerahan logistik tersebut,’’ terang Ansori kemarin (27/9).
Dilanjutkan, komisioner KPU telah turun langsung ke lokasi kebakaran untuk melakukan pengecekan terhadap logistik yang ada di kampung tersebut.
Hasilnya, untuk TPS 1 surat suara hilang/rusak sebanyak 22 surat, yang diduga terbakar. Serta 12 segel dan 6 bilik suara yang hilang/terbakar ditambah seragam PPS dan 13 lembar salinan DPT dan 3 buku panduan peraturan perundang-undangan juga turut terbakar.
’’Untuk surat suara tidak ada penambahan. Jika ada TPS yang kekurangan, akan diambilkan dari TPS lain. Karena diasumsikan dari jumlah DPT di setiap TPS ada yang tidak memilih,’’ ujarnya.
Sementara untuk bilik suara, segel, dan seragam PPS, pihak KPU Tuba Barat telah melengkapinya kembali. Ansori menambahkan, masalah yang terjadi di Kampung Gunungkatun Tanjungan tersebut tidak mengganggu jalannya pilkada yang akan berlangsung hari ini (28/9) karena semuanya telah dapat diatasi.
Terkait musibah yang menimpa keluarga Abdullah yang juga sebagai ketua PPS, KPU sudah memberikan santunan untuk meringankan beban keluarganya senilai Rp5 juta.
’’Kami turut prihatin. Semoga keluarga Abdullah tegar dan sabar dengan musibah yang menimpa, dan semoga Allah mengganti lebih dari yang telah ludes terbakar,’’ tuturnya. (RL)
